Dedi Mulyadi dan Wacana Bayar Jalan: Rakyat Jangan Terus Diperas

TIGARUT.COM — Dedi Mulyadi melempar wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor lalu menggantinya dengan sistem bayar jalan provinsi. Sekilas terdengar modern dan inovatif. Dibungkus dengan istilah “keadilan”: siapa yang sering memakai jalan, dia yang lebih banyak membayar.

Tetapi rakyat tidak hidup dari istilah.

Rakyat hidup dari pengeluaran sehari-hari.

Hari ini masyarakat sudah dibebani:

harga sembako naik,

BBM mahal,

parkir bayar,

tol mahal,

biaya pendidikan meningkat,

lapangan kerja sulit,

sementara penghasilan rakyat kecil banyak yang jalan di tempat.

Lalu sekarang muncul lagi wacana bayar jalan.

Pertanyaannya sederhana:

Apakah ini benar demi keadilan, atau hanya cara baru mengambil uang dari rakyat?

Rakyat Kecil yang Akan Paling Terpukul

Yang paling merasakan dampak bukan pejabat dan orang kaya. Mereka tetap bisa lewat tanpa berpikir soal biaya tambahan.

Yang paling terpukul justru:

tukang ojek,

sopir angkot,

pedagang kecil,

petani,

buruh,

dan masyarakat kecil yang setiap hari berpindah tempat demi mencari nafkah.

Kalau jalan provinsi mulai dibayar, maka biaya distribusi naik. Ketika distribusi naik, harga barang ikut naik. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung semuanya.

Jangan sampai seluruh jalan perlahan berubah rasa menjadi jalan tol.

Pajak Dihapus atau Hanya Diganti Nama?

Rakyat sudah terlalu sering melihat pola yang sama:

satu pungutan dikurangi,

lalu muncul pungutan baru,

namanya berbeda,

tetapi uang rakyat tetap keluar.

Masyarakat khawatir:

pajak kendaraan dihapus,

tetapi bayar jalan muncul,

parkir tetap bayar,

BBM tetap naik,

dan pungutan lain tetap berjalan.

Kalau akhirnya pengeluaran rakyat tetap atau malah lebih besar, lalu apa bedanya?

Jangan sampai rakyat hanya diberi ilusi penghapusan pajak, padahal beban ekonominya tetap sama.

Jalan Rusak Masih Banyak, Kok Mau Bayar Lagi?

Sebelum bicara soal bayar jalan, rakyat punya pertanyaan yang sangat masuk akal:

Apakah seluruh jalan provinsi sudah layak dibayar?

Karena faktanya:

masih banyak jalan berlubang,

penerangan minim,

drainase buruk,

kemacetan di mana-mana,

dan kecelakaan masih tinggi.

Kalau pelayanan dasar saja belum maksimal, terlalu cepat bicara soal pungutan baru.

Logikanya sederhana:

kalau rakyat diminta bayar lebih, maka kualitas pelayanan harus jauh lebih baik lebih dahulu.

Pemerintah Jangan Terlalu Kreatif Mengambil dari Rakyat

Pemerintah seharusnya lebih kreatif:

memberantas kebocoran anggaran,

menekan korupsi,

memangkas pemborosan,

mengurangi belanja seremonial,

dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

Karena rakyat sering bertanya:

“Kenapa setiap persoalan anggaran ujungnya selalu rakyat yang diminta membayar lagi?”

Padahal masih banyak anggaran yang bisa dioptimalkan tanpa membuat beban baru bagi masyarakat.

Jalan Desa dan Kabupaten Justru Lebih Mendesak

Yang paling dirasakan rakyat sehari-hari bukan kurangnya jalan berbayar, tetapi buruknya:

jalan desa,

jalan kecamatan,

jalan pertanian,

dan akses penghubung kampung.

Banyak masyarakat kecil tidak membutuhkan jalan modern berbayar. Mereka hanya ingin:

jalan kampung tidak berlubang,

akses tani bagus,

distribusi hasil panen lancar,

anak sekolah aman,

dan ambulans bisa masuk ke desa tanpa hambatan.

Kalau jalan desa baik, ekonomi rakyat bawah ikut bergerak.

Maka pemerintah provinsi seharusnya lebih fokus bersama-sama mendorong pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa agar pembangunan infrastruktur benar-benar merata sampai ke bawah, bukan justru sibuk membuat skema pungutan baru.

Karena pembangunan yang paling dirasakan rakyat bukan pembangunan yang megah di atas kertas, tetapi yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat kecil.

Bangun Partisipasi, Bukan Sekadar Pungutan

Pembangunan sebenarnya bisa dilakukan tanpa selalu membebani rakyat dengan biaya baru.

Pemerintah bisa:

melibatkan CSR perusahaan,

memperkuat gotong royong masyarakat,

membuka pengawasan publik,

dan membuat sistem pembangunan yang transparan.

Kalau rakyat melihat uang digunakan dengan jujur dan tepat sasaran, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.

Transparansi Lebih Penting daripada Istilah Baru

Rakyat hari ini tidak mudah percaya hanya karena istilah “keadilan”.

Yang rakyat ingin lihat adalah:

jalan benar-benar bagus,

proyek tidak dikorupsi,

anggaran terbuka,

dan hasil pembangunan nyata.

Karena keadilan bukan sekadar slogan politik.

Keadilan adalah ketika rakyat kecil tidak terus-menerus dibebani biaya hidup baru.

Rakyat tidak butuh sekadar perubahan istilah.

Rakyat butuh kehidupan yang lebih ringan.

Pemerintah provinsi seharusnya lebih fokus:

bersama mendorong pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa memperbaiki infrastruktur,

mengoptimalkan anggaran yang ada,

memberantas kebocoran,

dan membangun kepercayaan publik.

Karena tantangan terbesar pemimpin hari ini bukan mencari cara baru mengambil uang dari rakyat, melainkan mencari cara baru mengelola uang rakyat dengan lebih jujur, efisien, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Sebab bagi rakyat kecil, keadilan bukan pidato di podium.

Keadilan adalah ketika hidup mereka tidak semakin berat oleh kebijakan demi kebijakan.