Lima Sila sebagai Lima Luka
- account_circle Yudi Latif, Direktur Reform Institute
- calendar_month Senin, 1 Jun 2026
- visibility 248
- print Cetak
TIGARUT.COM — Saudaraku, Pancasila tidak terancam oleh mereka yang membencinya. Ia lebih terluka oleh mereka yang mengaku paling mencintainya.
Setiap 1 Juni, kita mengenang kelahirannya. Namun jarang memeriksa nasibnya.
Pancasila terpajang di dinding; korupsi berakar dalam sistem. Pancasila dibacakan dalam upacara; keadilan mengantre di pintu kuasa. Pancasila menjadi slogan pidato; rakyat kerap hanya pelengkap penderita.
Di atas mimbar, persatuan dielukan. Di lapangan, perpecahan dipanen sebagai modal politik. Di sekolah, anak-anak diajari bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam praktik, rakyat sering dicari hanya ketika suaranya dibutuhkan.
Kita tidak kekurangan orang yang berbicara Pancasila. Yang langka adalah mereka yang rela kehilangan privilese demi menjalankannya. Sebab cinta kepada Pancasila tidak diukur dari kerasnya suara, melainkan dari keberanian menghidupkannya.
Maka pada Hari Lahir Pancasila, pertanyaan pentingnya bukan: “Apakah rakyat masih percaya kepada Pancasila?” Melainkan: “Apakah para pemegang kuasa masih takut mengkhianatinya?”
Krisis terbesar bangsa bukan ketika rakyat kehilangan hafalan, melainkan ketika elite kehilangan rasa malu: ketika jabatan dianggap warisan, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kritik diperlakukan sebagai ancaman, dan kekuasaan lebih sibuk menjaga diri daripada melayani negeri.
Saat itulah Pancasila berubah dari kompas menjadi dekorasi.
Yang dibutuhkan bukan lebih banyak seremoni, baliho, atau pidato, melainkan keteladanan: hukum yang tak memilih nama, jabatan yang tak melayani keluarga, kekuasaan yang mau dikoreksi, dan pemimpin yang lebih suka mendengar daripada haus pujian.
Pancasila tidak meminta Indonesia menjadi sempurna. Ia hanya meminta bangsa ini terus mendekati cita-citanya: ketuhanan yang melampaui simbol, kemanusiaan yang melampaui belas kasihan, persatuan tanpa pembungkaman, demokrasi yang lebih dari prosedur, dan keadilan yang bukan hak istimewa.
Bangsa jarang runtuh karena kekurangan semboyan. Ia retak ketika nilai dipuja dalam pidato, diabaikan dalam praktek.
Dan Pancasila, barangkali, tidak sedang meminta diperingati. Ia sedang menunggu dijalankan.
- Penulis: Yudi Latif, Direktur Reform Institute
Saat ini belum ada komentar