Dedi Mulyadi, Prabowo, dan Ironi Miskinnya Kesejahteraan Guru PAUD

TIGARUT.COM — Sebagai warga Jawa Barat, sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi kepada Dedi Mulyadi atas berbagai gebrakan yang telah dilakukannya. Kepemimpinannya dikenal dekat dengan rakyat, responsif, dan penuh aksi nyata di lapangan. Banyak kebijakan dan langkahnya yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari penyederhanaan layanan publik hingga pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Keberhasilan tersebut terlihat dari kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan, peningkatan penerangan jalan umum dengan sentuhan budaya lokal (ornamen wayang yang khas), hingga gaya komunikasi publik yang kuat melalui media sosial. Tidak hanya itu, ia juga dikenal gemar turun langsung ke masyarakat, membantu warga kurang mampu, serta menunjukkan ketegasan dalam reformasi birokrasi melalui sidak dan evaluasi langsung terhadap kinerja aparatur.

Namun di balik berbagai keberhasilan tersebut, terdapat ironi yang hingga kini masih terasa: rendahnya perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD, khususnya pada jalur pendidikan nonformal.

Guru PAUD adalah fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Mereka bukan sekadar pengajar, tetapi pembentuk karakter, penanam nilai, dan pendidik generasi masa depan sejak usia dini. Ironisnya, banyak dari mereka hanya menerima honor berkisar antara Rp100.000 hingga Rp300.000 per bulan—jumlah yang jauh dari kata layak.

Organisasi HIMPAUDI telah berupaya memperjuangkan nasib para guru ini melalui berbagai audiensi, termasuk dengan DPR. Namun hasilnya belum signifikan. Suara mereka kerap tenggelam di tengah dominasi isu-isu besar lainnya. Bahkan, ketika Ketua Umum HIMPAUDI menyampaikan aspirasi dengan penuh emosi, perhatian yang diharapkan belum sepenuhnya berbuah kebijakan konkret.

Belum banyak terdengar langkah strategis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lainnya untuk:

Memberikan insentif tetap dari APBD bagi guru PAUD nonformal

Menyusun kebijakan afirmatif untuk kesejahteraan mereka

Melakukan dialog langsung dengan para guru dan organisasi terkait

Di sisi lain, kritik terhadap program seperti manasik haji dalam PAUD juga muncul. Padahal jika dilihat secara komprehensif, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendidikan karakter dan nilai spiritual yang penting dalam perkembangan anak usia dini.

Lebih jauh lagi, harapan kini juga tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah di bawah kepemimpinannya telah menunjukkan komitmen besar dalam pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini patut diapresiasi karena berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sebagai fondasi masa depan bangsa. Bahkan, implementasinya didukung oleh anggaran besar, termasuk pengadaan fasilitas operasional seperti kendaraan bagi penyelenggara program.

Namun, di tengah keberhasilan tersebut, muncul ironi yang lebih dalam.

Di satu sisi, negara hadir begitu kuat dalam menjamin kebutuhan gizi anak. Namun di sisi lain, para guru—terutama guru PAUD nonformal—masih berada dalam kondisi kesejahteraan yang sangat memprihatinkan.

Pertanyaan mendasarnya adalah:

Bagaimana kualitas pendidikan bisa optimal jika kesejahteraan pendidiknya masih terabaikan?

Guru PAUD bukan hanya pelaksana pendidikan, tetapi juga aktor penting dalam keberhasilan program-program pemerintah, termasuk MBG. Mereka membimbing, mengawasi, dan membentuk kebiasaan hidup anak-anak, termasuk dalam aspek kesehatan dan kedisiplinan.

Namun realitasnya, kesejahteraan mereka belum menjadi prioritas utama. Hal ini menimbulkan kegelisahan mendalam:

Sejauh mana negara benar-benar menempatkan guru sebagai pilar utama pembangunan manusia?

Jika negara mampu menginvestasikan anggaran besar untuk program strategis, maka seharusnya ada keberanian yang sama untuk:

Menjamin standar minimum kesejahteraan guru PAUD nonformal

Memberikan insentif tetap yang layak dan berkelanjutan

Mengintegrasikan kesejahteraan guru dalam kebijakan pendidikan nasional

Karena pada akhirnya, keberhasilan program apa pun tidak akan pernah lepas dari peran guru di lapangan.

Hari ini, para guru PAUD tetap mengajar dengan hati, bukan karena gaji. Mereka bertahan dengan dedikasi, bukan karena fasilitas. Namun pertanyaannya: sampai kapan?

Jika kepemimpinan adalah tentang keberpihakan, maka perhatian terhadap guru PAUD adalah ujian nyata dari keberpihakan tersebut.

Kita berharap, baik Dedi Mulyadi dan Gubernur, Bupati, Walikota di tingkat daerah maupun Prabowo Subianto di tingkat nasional, dapat menghadirkan kebijakan nyata yang berpihak pada kesejahteraan guru PAUD, khususnya di jalur pendidikan nonformal.

Sebab membangun bangsa tidak cukup hanya dengan memberi makan anak-anak melalui program bergizi, tetapi juga dengan memuliakan para pendidik yang membentuk jiwa dan karakter mereka.

Karena sejatinya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan anak-anak hari ini, tetapi juga oleh siapa yang mendidik mereka—dan bagaimana mereka dihargai.