Prabowo, Oligarki, dan Mahasiswa

Analisis Paradoks Politik Indonesia Saat Ini

TIGARUT.COM — Indonesia hari ini sedang berada dalam situasi yang unik sekaligus rumit. Di satu sisi, Presiden Prabowo menghadapi kritik dan tekanan dari kalangan mahasiswa yang kecewa terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Di sisi lain, ia juga berhadapan dengan kepentingan-kepentingan oligarki yang selama puluhan tahun telah mengakar kuat dalam politik dan ekonomi Indonesia. Ironisnya, dua kekuatan yang tampak berseberangan ini seperti bertemu pada satu titik yang sama: melemahkan posisi Prabowo.

Mahasiswa memiliki alasan-alasan yang dapat dipahami. Mereka mengkritik berbagai kebijakan yang dianggap membebani anggaran negara, mengkhawatirkan kualitas demokrasi, serta mempertanyakan arah pembangunan yang sedang ditempuh pemerintah. Kritik-kritik itu adalah bagian penting dari kehidupan demokrasi. Sebuah negara yang sehat membutuhkan suara kritis dari generasi mudanya agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Namun, politik tidak pernah sesederhana yang terlihat di permukaan. Dalam sejarah banyak negara, gerakan idealisme sering kali menjadi tenaga pendorong perubahan, tetapi hasil akhirnya justru dinikmati oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, media, dan jaringan kekuasaan yang lebih besar. Mahasiswa bergerak atas dasar idealisme. Oligarki bergerak atas dasar kepentingan. Ketika keduanya berada pada arah yang sama dalam melemahkan pemerintah, bukan berarti tujuan mereka sama.

Di sinilah letak paradoks politik Indonesia saat ini. Jika Prabowo benar-benar sedang berusaha memperkuat peran negara dalam mengelola sumber daya strategis, mengurangi kebocoran ekonomi, dan membatasi dominasi kelompok-kelompok rente tertentu, maka sebagian oligarki tentu tidak akan merasa nyaman. Negara yang kuat sering kali menjadi ancaman bagi mereka yang selama ini mendapatkan keuntungan dari lemahnya negara. Dalam perspektif ini, tekanan terhadap Prabowo tidak hanya datang dari jalanan, tetapi juga dari ruang-ruang kekuasaan yang tidak terlihat.

Masalahnya, sebagian mahasiswa melihat persoalan hanya pada sosok Prabowo. Padahal persoalan Indonesia jauh lebih besar daripada satu orang presiden. Jika Prabowo turun hari ini, apakah oligarki otomatis hilang? Apakah mafia impor lenyap? Apakah korupsi berhenti? Apakah kartel ekonomi bubar? Apakah politik uang menghilang? Tentu tidak. Struktur yang melahirkan semua penyakit itu tetap ada meskipun orang yang duduk di kursi presiden berganti.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, siapa yang paling diuntungkan jika terjadi pelemahan atau bahkan pergantian kekuasaan? Rakyat? Belum tentu. Mahasiswa? Belum tentu. Dalam banyak kasus, pihak yang paling siap mengambil keuntungan adalah mereka yang sejak awal memiliki modal, jaringan, dan akses terhadap pusat-pusat kekuasaan. Politik sering kali tidak dimenangkan oleh yang paling idealis, melainkan oleh yang paling siap.

Karena itu, Indonesia seharusnya tidak terjebak pada perdebatan dangkal antara mendukung atau menurunkan presiden. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa negara mampu melepaskan diri dari cengkeraman oligarki, siapa pun presidennya. Sebab oligarki tidak bergantung pada satu nama, satu partai, atau satu rezim. Oligarki adalah sebuah pola hubungan kekuasaan yang mampu bertahan dengan berganti wajah sesuai zaman.

Dalam hal ini, akar persoalan Indonesia bukan semata-mata Prabowo, bukan pula Gibran, dan bukan hanya oligarki. Akar terdalamnya adalah kualitas kesadaran manusia Indonesia itu sendiri. Selama masyarakat masih mudah terjebak pada kultus tokoh, politik identitas, transaksi kepentingan, dan kemunafikan sosial, maka oligarki akan selalu menemukan cara untuk hidup kembali dalam bentuk yang baru.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah: “Haruskah Prabowo turun?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Apakah setelah Prabowo turun, sistem yang melahirkan oligarki ikut tumbang?”

Jika jawabannya tidak, maka pergantian presiden hanya akan menjadi pergantian pemain. Panggungnya tetap sama. Naskahnya tetap sama. Dan rakyat kembali menjadi penonton dari drama yang terus berulang tanpa akhir. Itulah sebabnya perubahan sejati tidak dimulai dari pergantian tokoh, melainkan dari perubahan kesadaran. Sebab ketika kesadaran rakyat naik, oligarki kehilangan tanah tempatnya berpijak. Sebaliknya, ketika kesadaran tetap rendah, siapa pun presidennya, Indonesia akan terus berputar dalam lingkaran masalah yang sama.

Tiga Lapisan Struktur

Yang menarik dari situasi sekarang justru bukan soal siapa yang sedang berkuasa, tetapi siapa yang sedang memainkan arah kekuasaan. Banyak orang terjebak pada pertarungan tokoh, padahal yang lebih menentukan adalah pertarungan struktur.

Dalam hal ini, ada tiga lapisan masalah Indonesia:

1. Lapisan permukaan: presiden, menteri, partai, demo, pemilu.

2. Lapisan tengah: oligarki, kartel ekonomi, jaringan rente, birokrasi korup.

3. Lapisan terdalam: kesadaran manusia Indonesia.

Mayoritas perdebatan publik berhenti di lapisan pertama. Sedikit yang berani masuk ke lapisan kedua. Hampir tidak ada yang mau menyentuh lapisan ketiga.

Padahal, presiden yang baik bisa dikalahkan oleh rakyat yang kesadarannya rendah. Sebaliknya, presiden yang biasa-biasa saja bisa menghasilkan kemajuan jika rakyatnya memiliki kesadaran tinggi, disiplin, dan budaya kerja yang kuat.

Karena itu, Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia juga tidak kekurangan sumber daya alam. Yang masih langka adalah manusia yang mampu mengalahkan nafsunya sendiri: nafsu kekuasaan, nafsu jabatan, nafsu uang, dan nafsu pencitraan.

Maka bila hari ini Prabowo benar-benar sedang bertarung melawan sebagian kekuatan oligarki, ia membutuhkan dukungan rakyat yang kritis tetapi adil. Bukan rakyat yang membela tanpa berpikir, dan bukan pula rakyat yang membenci tanpa memahami persoalan.

Sikap yang Paling Sehat

Sikap yang paling sehat adalah mendukung yang benar, mengkritik yang salah, dan tetap waspada terhadap siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.

Sebab musuh terbesar bangsa ini bukan Prabowo, bukan mahasiswa, bukan pula satu kelompok tertentu. Musuh terbesar bangsa ini adalah rendahnya kesadaran yang membuat rakyat mudah dipecah, mudah diprovokasi, dan mudah diperalat oleh kepentingan yang tidak mereka sadari.

Ketika rakyat sibuk bertengkar soal tokoh, oligarki tertawa. Ketika rakyat naik kesadarannya, oligarki mulai gelisah. Dan ketika rakyat benar-benar dewasa secara politik, oligarki kehilangan kekuatan utamanya: kemampuan untuk memanipulasi kesadaran publik. Itulah sebabnya perjuangan yang paling revolusioner bukan sekadar mengganti penguasa, melainkan menaikkan kualitas manusia Indonesia. Itulah revolusi yang paling sunyi, paling sulit, tetapi juga paling menentukan masa depan bangsa.*** ✍️☕🚬