Cisewu Geger, DPMD Jabar Beberkan Kronologi Video Intimidasi Keluarga Kades Panggalih ke Warga

TIGARUT.COM — Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut kembali geger. Bila sebelumnya karena patung harimau yang lucu viral pada 2017 lalu, kini gegara viralnya video diduga keluarga kepala desa yang mengintimidasi seorang warga karena mengeluhkan jalan yang tak kunjung diperbaiki.

Dimana Holis Muhlisin (31) diintimidasi diduga oleh keluarga Kades Panggalih Wahyu usai memviralkan kritik jalan rusak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat menegaskan, peristiwa dalam video yang viral di media sosial tersebut bukan kejadian baru, melainkan berlangsung Oktober 2025.

“Peristiwa dalam video yang viral saat tahun baru itu sebenarnya terjadi tiga bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2025,” kata Kepala DPMD Jawa Barat Ade Afriandi, Selasa (6/1/2026).

Video itu baru diunggah Holis Muhlisin (31), warga yang mengritik kondisi jalan desa, beberapa waktu terakhir hingga memicu sorotan publik terhadap kepemimpinan desa.

Ade mengungkapkan, DPMD Jabar telah memanggil Kades Panggalih Wahyu untuk meminta penjelasan langsung. Wahyu mengakui sosok dalam video merupakan anggota keluarganya, dan kondisi kejadian sesuai dengan yang beredar di media sosial. Namun, Kades Panggalih membantah adanya pemanggilan terhadap Holis.

“Menurut keterangan kades, justru Holis bersama kerabatnya yang datang sendiri ke rumah. Keluarga kades mengakui emosi karena ada tuduhan korupsi,” ujar Ade.

Keluarga kades juga mengklaim tidak mengetahui adanya proses perekaman saat peristiwa tersebut terjadi.

Di balik polemik dugaan intimidasi, DPMD Jabar menilai akar persoalan tetap berada pada kondisi infrastruktur desa yang belum tertangani optimal. Ade mengakui, saat bertemu dengan Kades Panggalih, kondisi jalan yang dikeluhkan warga memang masih rusak.

Namun, jalan tersebut telah masuk dalam rencana jalan poros desa karena menghubungkan tiga desa sekaligus, Panggalih, Karangsewu, dan Cikarang.

“Jalan itu direncanakan sebagai jalan poros desa. Saat kami survei bersama DPMD Garut belum bisa masuk karena hujan lebat. Faktanya, bukan hanya jalan desa, jalan kabupaten di wilayah itu juga masih berupa tanah,” jelas Ade.

Menurutnya, kondisi serupa bukan kasus tunggal melainkan potret umum wilayah Jawa Barat bagian selatan, termasuk Garut, Cianjur, dan Sukabumi.

“Hampir merata kondisi jalan di selatan Jawa Barat,” ucapnya.

DPMD Jabar menilai keterbatasan anggaran menjadi faktor krusial lambannya perbaikan jalan. Panjang jalan Desa Panggalih yang menghubungkan antardesa mencapai 13 kilometer, sementara kemampuan keuangan desa sangat terbatas.

“Pendapatan asli desa hanya mengandalkan hasil bumi, dan BUMDes belum memberi kontribusi signifikan. Dengan panjang jalan 13 kilometer, tentu tidak mudah,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Desa Panggalih sangat bergantung pada dana desa, bantuan keuangan provinsi, serta alokasi anggaran dari kabupaten.

Ade menegaskan, penggunaan anggaran desa tidak bisa langsung menjawab seluruh tuntutan masyarakat dalam satu tahun anggaran. Ada skala prioritas yang ditentukan melalui mekanisme musyawarah desa.

“Penggunaan anggaran tidak semudah yang dibayangkan masyarakat. Otomatis ada prioritas pembangunan yang belum bisa direalisasikan,” ujarnya.

Bahkan, berdasarkan laporan kepala desa, hasil musyawarah desa (Musdes) pada masa pandemi Covid-19 saat itu justru memprioritaskan pembangunan gedung olahraga (GOR).

“Keputusan Musdes saat Covid menginginkan pembangunan GOR, sehingga pembangunan jalan belum bisa dilakukan,” tandasnya.