5 Konsekuensi Bila Jabar Berganti Nama Menjadi Tatar Sunda atau Pasundan

TIGARUT.COM — Sebagai warisan dan identitas budaya, orang Sunda pasti suka kesundaan disebutkan sebagai nama propinsi ketimbang “Jawa Barat” sebagai warisan administrasi kolonial. Saya saja suka walaupun bukan Sunda pituin alias blasteran Sunda-Makasaar, apalagi yang Sunda asli.

Tapi, mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Provinsi Pasundan memiliki konsekuensi yang luas, bukan sekadar mengganti papan nama. Dampaknya bisa dilihat dari beberapa sisi.

Pertama, Konsekuensi historis

Nama Jawa Barat adalah nama administratif yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Nama itu bersifat geografis, bagian barat Pulau Jawa. Sedangkan Tatar Sunda adalah nama wilayah kebudayaan Sunda sejak berabad-abad lalu. Pasundan juga merupakan nama historis yang telah digunakan sejak masa kolonial, bahkan dikenal dalam istilah “Priangan dan Pasundan.” Artinya, perubahan nama akan mengembalikan identitas historis yang lebih tua daripada “Jawa Barat”.

Kedua, Konsekuensi identitas budaya

Ini mungkin dampak paling besar. Keuntungannya adalah identitas Sunda menjadi jauh lebih kuat. Bahasa, sejarah, dan budaya Sunda memperoleh pengakuan simbolik yang lebih tinggi. Generasi muda akan lebih sadar bahwa mereka tinggal di tanah budaya Sunda, bukan sekadar “Jawa bagian barat.”

Namun, sebagian kelompok bisa merasa khawatir bahwa nama tersebut terlalu menonjolkan etnis Sunda, padahal provinsi ini juga dihuni oleh masyarakat Jawa, Betawi, Cirebon, Tionghoa, Arab, dan berbagai etnis lainnya. Padahal secara faktual, mayoritas wilayah dan budaya dominan memang Sunda.

Ketiga, Konsekuensi politik

Ini bisa jadi yang paling sensitif. Nama “Pasundan” pernah dipakai dalam sejarah Negara Pasundan (1948–1950) bentukan Belanda. Walaupun konteksnya berbeda, sebagian kalangan mungkin mengaitkannya dengan sejarah federalisme sehingga memunculkan perdebatan politik. Sementara Tatar Sunda relatif lebih netral karena lebih merupakan istilah budaya daripada nama negara.

Keempat, Konsekuensi administratif

Ini yang akan menelan biaya besar. Sebab, perubahan nama berarti perubahan seluruh dokumen pemerintah, papan nama, lambang instansi, dokumen pertanahan, peraturan daerah, data statistik, hingga identitas digital pemerintahan. Biayanya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dan dilakukan bertahap selama beberapa tahun.

Kelima, Konsekuensi psikologis masyarakat

Nama itu memiliki kekuatan simbolik. Misalnya: Yogyakarta bukan lagi “Jawa Tengah Selatan”. Aceh bukan “Sumatera Utara Barat”. Bali bukan “Nusa Tenggara Barat Timur.” Demikian pula, jika memakai nama Pasundan atau Tatar Sunda, masyarakat Sunda kemungkinan akan merasa identitas daerahnya lebih terwakili daripada nama geografis “Jawa Barat”.

Mana yang lebih tepat?

Menurut saya, bila tujuan utamanya adalah menguatkan identitas budaya tanpa memunculkan beban sejarah politik, maka Provinsi Tatar Sunda lebih aman secara akademik dan historis.

Namun jika ingin menghidupkan nama yang sudah sangat dikenal dalam literatur sejarah, sastra, dan budaya, maka Provinsi Pasundan lebih kuat secara historis dan lebih singkat diucapkan. Kata “Pasundan” juga sudah lama menjadi simbol kebudayaan Sunda, misalnya pada nama universitas, organisasi, dan berbagai lembaga budaya.

Jadi, perdebatan ini pada dasarnya bukan soal mengganti nama semata, melainkan memilih apakah identitas resmi provinsi tetap berbasis orientasi geografis (“Jawa Barat”) atau berbasis identitas sejarah dan kebudayaan (“Pasundan” atau “Tatar Sunda”). Keduanya memiliki landasan yang dapat diperdebatkan secara rasional, sehingga keputusan akhirnya akan bergantung pada pertimbangan historis, politik, hukum, dan aspirasi masyarakat Jawa Barat sendiri.

Tong seurieus teuing, bari uduuud Maang ….😊☕🚬